Undang-undang Demi Kepentingan Rakyat Indonesia

Tema: Andai saya menjadi Anggota DPD RI

Undang-undang Demi Kepentingan Rakyat Indonesia

Seandainya Rakyat daerah memilih saya, khususnya daerah tempat saya tinggal, saya akan membuat rancangan undang-undang yang mempunyai kepentingan untuk Rakyat daerah dan mengajukannya ke DPR. Rancangan undang-undang tersebut yaitu empat objek antara lain pendidikan, perekonomian, kesehatan dan lingkungan.

Pertama tentang pendidikan, undang-undang yang dibuat mengenai:

1. Biaya pendidikan gratis untuk skala sekolah negeri hingga universitas negeri sedangkan sekolah dan universitas swasta dimurahkan untuk Rakyat yang kurang mampu atau dikatakan miskin dengan cukup menunjukan surat pengantar Rt dan Rw dan slip gaji atau surat pengantar kantor pekerja. Ini dimaksudkan agar orang yang mampu mensubsidi Rakyat yang kurang mampu.
2. Pembatasan nilai kelulusan dirubah menjadi standar 5.5. Alasan saya adalah untuk membantu bagi anak-anak sekolah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ada manusia tingkat kecerdasan yang terbatas pada teori ilmu pengetahuan tetapi cerdas saat praktik atau turun kelapangan.
3. Menekankan nilai kelulusan untuk pelajaran agama dan atau Pendidikan Moral. Inilah yang dapat dijadikan modal dasar mental tahan KKN.

Berikutnya yaitu perekonomian yang diajukan undang-undangnya adalah:

1. Menekankan pada otonomi daerah tersebut dengan mengelola sumber daya alam dan manusianya. Sebagai contoh: Daerah brebes merupakan penghasil telor asin dan bawang merah, jadi bagaimana pemerintah pusat mau membantu dengan mengenalkan atau membuat istimewa daerah itu dengan hasil bumi tersebut.
2. Membuat peraturan untuk penanam modal dari luar daerah dan dari daerah tersebut. Ini bisa dijadikan sumber utama pendapatan daerah tersebut, mungkin bisa dari pajak dan sumber daya manusia. Peraturan tersebut mengenai kemudahan birokrasi atau dikenal dengan perizinan, ketenagakerjaan, pengelolaan limbah, dan timbal balik untuk daerah tersebut. Misalnya semua perizinan investasi dibantu oleh kepala desa, kecamatan dan Bupati tanpa dikenakan biaya birokrasi. Kemudian pemerintahan daerah memberikan beberapa peraturan yang harus dipatuhi yaitu SDM minimal 50% dari daerah bersangkutan, limbah dari PT merupakan tanggung jawab perusahaan, mematuhi adat istiadat setempat, warga diberikan ruang untuk berusaha di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan dan pajak yang dikenakan daerah sekian persen sesuai kesepakatan.

Selanjutnya lingkungan dan kesehatan. Undang-undang ini dapat dikenai untuk semua yang berada di daerah tersebut. Peraturan yang saya ajukan ini diantaranya:

1. Menentukan jalan provinsi dan jalan utama daerah. Ini dimaksudkan untuk menghindari polusi dari kebisingan suara dan asap kendaraan bermotor.
2. Membatasi kendaraan yang berlalu-lalang di jalan utama daerah tersebut kecuali jalan-jalan provinsi dimana proses masuk dan keluar akses daerah tersebut dan menjadikan kendaraan bukan bermotor seperti sepeda, becak atau dokar, bisa juga pejalan kaki, digunakan saat kegiatan rutin sehari-hari. Ini dibuat agar menghindari kemacetan yang mungkin terjadi akibat penambahan kendaraan dan dapat mengurangi tingkat polusi dan tingkat kecelakaan di daerah tersebut.
3. Menentukan tingkat pembiayaan kesehatan bagi Rakyat daerah tersebut menjadi tiga klasifikasi yaitu kurang mampu, berkecukupan dan sangat mampu. Bagi rakyat yang kurang mampu biaya kesehatan dikenakan gratis tanpa pembedaan biaya tetapi dengan menunjukan surat jaminan atau surat keterangan dari Rt dan rw saja cukup. Untuk yang berkecukupan biaya yang dikenakan 50% dan harus menunjukan surat keterangan dari kecamatan. Sedangkan untuk warga yang sangat mampu dikenakan 100%, dengan alasan dapat mensubsidi warga yang tidak mampu dan berkecukupan tersebut.

Demikianlah ajuan perundang-undangan saya ke DPR seandainya saya menjadi Anggota DPD RI.