Kemajuan dan Tantangan Pada Keuangan Manajemen Publik

Sistem keuangan manajemen publik merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengatasi pengeluaran dan mengurangi resiko korupsi. Modernisasi dari sebuah sistem, proses dan institusi dengan perputaran budget telah ditetapkan jika meningkatkan pengeluaran adalah untuk mencapai prioritas pemerintah seperti pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan di Indonesia makin bertambah, setelah krisis ekonomi ‘menghantam’ perekonomian Indonesia. Diharapkan dengan meningkatkan dan memperbaiki sistem dari manajemen keuangan publik dapat mengatasi dari perkembangan pengeluaran publik dan meningkatkan pendapatan.
Indonesia telah memiliki kemajuan utama dalam perkembangan seperti kerangka undang-undang untuk mengatur keuangan publik dan membuktikan transparasi keuangan tersebut. Perundang-undangan untuk lembaga hukum keuangan negara, departemen keuangan negara, perundang-undangan unuk lembaga audit dan rencana pengembangan nasional merupakan langkah yang sifnifikan dalam membawa Indonesia kearah praktisi dunia internasional. Departemen Keuangan telah mengalami perombakan agar fungsi Departemen Keuangan berjalan lebih baik. Hukum sekarang sudah diemplementasikan dengan lebih baik, untuk lebih dikhususkan dalam membuat budget nasional sesuai dengan internasional standar (GFS-classification), pembentukan akuntansi keuangan yang tunggal (TSA) dan penyatuan dari yang sebelumnya terpisah dan pengembangan budget.
Meskipun kemajuan dalam keuangan manajemen publik baru saja diperbaiki, kelemahan dalam kerangka keuangan manajemen publik masih dalam ruang lingkup perencanaan dan proses perencanaan pembentukan budget, pembagian budget, perakuntansian dan pelaporan, perakuntansial eksternal. Sekalipun demikian kerangka umum yang sah telah digunakan, tantangan yang signifikan dengan hal untuk memondasi pembentukan keseluruhan seperti implementasi dan pembentukan keahlian yang mendasari proses bisnis.
Gambar 1 peraturan perundang-undangan yang terlaksana

Gambar 2 Perbedaan yang terjadi antara budget dan realisasinya

Source: MoF, World Bank.
Note: Figures are percent of total expenditures before mid-year revisions. 2006 based on preliminary realization data.

Pembahasan
Sejauh ini beberapa indikator kunci dari prestasi budget pemerintah belum menjadi lebih baik, terutama pada indikator realisasi budget. Sebenarnya pengeluaran pemerintah pusat secara konsisten telah menimpang dari tujuan awal. Subsidi yang telah diberikan ke beberapa daerah, cenderung untuk diremehkan, dan sebagai hasilnya malah terlalu berlebihan. Dalam waktu yang sama, dibagian yang lain dari sebuah budget (pada khususnya realisasi penambahan pengeluaran utama) adalah selalu lebih kecil dari budget yang telah direncanakan. Dalam kenyataan ini, Indonesia masih harus mengeluarkan sebesar 50% dari total pengeluaran pusat dalam akhir triwulan tahun yang bersangkutan. Untuk lima tahun yang lalu, pengeluaran memang berjalan lambat, tetapi selalu bertambah dalam beberapa tahun kedepan. Pola pengeluaran ini harus diperhatikan sebab implementasi sebuah proyek telah terganggu oleh sebuah perputaran yang tidak menguntungkan. Implementasi dari proyek dimulai lamban dan pada akhirnya beberapa proyek untuk tahun yang akan datang juga terganggu pelaksanaannya saat awal tahun tersebut.

Gambar 3 Pengeluaran dari non-recurrent expenditures

Souce: MoF, World Bank staff.
Note: Figures are percent of annual total budget. FY2001-04 refers to development expenditures, FY2005 and FY2006 refer to capital expenditures and goods and services expenditures. December 06 based on preliminary budget realization data.

Ada tiga penyebab yang menjelaskan kesulitan dalam mengefisiensikan implementasi budget:
1. persiapan budget yang lemah
2. pelaksanaan budget yang kaku
3. implementasi yang tersendat.
Pertama, persiapan budget yang lemah, terutama saat estimasi berlebihan pada harga minyak menjadi peranan penting untuk pergantian tengah tahun perbaikan budget.. Sejak tahun 2001, perbaikan budget tengah tahun telah ditentukan dari rata-rata 13% dari total budget. Seperti penggantian perbaikan mengurangi kredibilitas dari kebenaran sebuah budget dan membuat susah implementasi. Gambar 4 menerangkan bahwa penggantian tahun 2006 ketika tengah tahun perbaikan dijadikan batas dasar penentuan harga minyak pada persiapan budget.

Gambar 4 Penentuan harga dari minyak

Kedua, pemerintah dalam mengurus proses pelaksanaan budget sangat kaku. Penjelasan control input yang menjadi tujuan menentukan komposisi dalam sebuah budget mengikuti prioritas politik, budget tersebut tidak akan dirubah selama pelaksanaan. Jaminan pengeluaran (DIPAs), ketika diisukan pada saat periode awal tahun, dijadikan dasar jenis budget dengan fleksibilitasnya rendah dengan keterangan komposisinya merupakan input yang diperlukan untuk memberikan timbal balik kegiatan yang menguntungkan. Ketiga, pengeluaran pembayaran yang lambat dihubungkan menjadi isu utama dalam mengimplementasikan kapasitas dari agensi. Meskipun demikian pembatasan kapasitas untuk waktu yang ditetapkan dari pengaduan proses usaha dengan peraturan pengetatan usaha merupakan penyokong dari pengeluaran pembayaran.

Kesimpulan
Indonesia masih lemah dalam sistem keuangan manajemen publik. Sebenarnya, sistem keuangan manajemen publik merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengatasi pengeluaran dan mengurangi resiko korupsi. Kelemahan dalam kerangka keuangan manajemen publik masih dalam ruang lingkup perencanaan dan proses perencanaan pembentukan budget, pembagian budget, perakuntansian dan pelaporan, perakuntansial eksternal. Ada tiga penyebab yang menjelaskan kesulitan dalam mengefisiensikan implementasi budget: (a) persiapan budget yang lemah; (b) pelaksanaan budget yang kaku; dan (c) implementasi yang tersendat.

Daftar Pustaka

The World Bank. 2007. Spending For Development, Making The Most of Indonesia’s New Opportunities, Indonesia Public Expenditure 2007. Jakarta: The World Bank/Bank Dunia.

BPS, Bappenas, and UNDP. 2004. Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2004. Jakarta, BPS.

Ministry of Finance. 2005. “Warta Anggaran: Media Informasi dan Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah” 2nd Edition. Jakarta: Ministry of Finance.

Mata Kuliah Budgeting

Kemajuan dan Tantangan
Pada Keuangan Manajemen Publik










Oleh:
Yusuf Sastra Ilmi C1C 003026
Sofan Hani C1C 0030
Peppy Valendoy C1C 003059




DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS EKONOMI
PURWOKERTO
2008