AL-QAEDA, ATAU PERMAINAN TENTARA?

Oleh George J. Aditjondro, 5 April 2002.
Pengantar:
Selama tiga tahun terakhir, kawasan Indonesia Timur, telah dilanda berbagai kerusuhan sosial yang sepintas lalu bercorak inter-etnis, bahkan inter-religius. Secara khusus dapat disebutkah Kepulauan Maluku, yang kini sudah dipecah menjadi dua propinsi, dan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, di mana kerusuhan sosial telah berkecamuk selama tiga tahun.
Secara garis besar, ada tiga kecenderungan dalam menafsirkan latar belakang kerusuhan sosial di Ambon dan Poso. Kecenderungan pertama adalah menyalahkan kekuatan-kekuatan luar negeri sebagai 'dalang' kerusuhan-kerusuhan itu, baik gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang berbasis di Negeri Belanda, dan gerakan al-Qayda, yang tadinya berbasis di Afghanistan. Ini yang sering dilakukan oleh Lasykar Jihad dan para pendukungnya, yang menuduh 'RMS'-lah yang mendalangi kerusuhan di Maluku, dengan memelestkan singkatan Republik Maluku Selatan menjadi 'Republik Maluku Serani'.
Sebaliknya, kelompok-kelompok Maluku yang beragama Kristen, sudah lama mencurigai tangan-tangan Usamah bin Laden di balik Lasykar Jihad. Belakangan ini, kedua kelompok yang tidak berbasis di Indonesia itu dituduh oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen AM Hendropriyono, sebagai dalang kerusuhan Poso babak terbaru (Detikcom, 12 Desember 2001). Kecenderungan pertama itu dilawan oleh kecenderungan yang kedua, yakni bahwa kerusuhan di Ambon - dan mungkin juga di Poso - terutama berakar dalam konflik-konflik etnis yang berlatar-belakang sosial-ekonomis di daerah itu (lihat misalnya, van Klinken 2001).
Sementara itu, interpretasi ketiga (misalnya dalam Aditjondro 2001a, 2001c), adalah bahwa ketegangan sosio-ekonomis yang memang ada di berbagai daerah di Indonesia -- baik yang potensial bercorak konflik kelas, konflik antar-etnik, atau bahkan konflik rasial --, sengaja dipicu oleh berbagai faksi militer - dengan bantuan kelompok-kelompok paramiliter binaan mereka - menjadi konflik terbuka yang bersifat massal dan berdarah, guna memungkinkan intervensi militer di daerah-daerah itu. Dalam konteks yang lebih bercakup nasional, intervensi militer ini dimaksudkan sebagai dalih untuk pembukaan kembali Kodam-Kodam yang telah ditutup oleh Panglima ABRI Jenderal Benny Murdani , antara 1983 s/d 1986.
Rencana pemekaran kembali jumlah Kodam dari 10 menjadi 17 dimulai oleh Menhankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie (Forum Keadilan, 29 Maret-4 April 1999: 18). Belum tiga bulan konflik di Ambon berlangsung, Korem 174 Pattimura - yang waktu itu masih berkedudukan di bawah Kodam VIII Trikora - sudah dimekarkan menjadi Kodam (Aditjondro 2001a: 114-115).
Berdasarkan preseden itu, kerusuhan-kerusuhan sosial di daerah-daerah lain, misalnya di Kalimantan Barat dan Aceh, dapat dilihat sebagai bagian dari skenario militer untuk menghidupkan kembali Kodam-Kodam lain yang sudah ditutup satu dasawarsa sebelumnya (lihat Munir 2001: 18). Skenario itu kini sudah terlihat pula di Aceh. Walaupun sudah diprotes keras oleh berbagai aktivis dan kelompok hak-hak asasi manusia (lihat misalnya, Ishak 2002: 75-78), toh Kodam Iskandar Muda telah dibuka kembali.
Kaitan antara Pemekaran Kodam dengan Konsollidasi Bisnis Militer:
Pemekaran jumlah Kodam, Korem dan Kodim punya dampak penting bagi kehidupan sosial-ekonomi rakyat di daerah. Unit-unit teritorial militer di daerah itu adalah tulang punggung bisnis militer di sana. Hubungan antara struktur teritorial militer - khususnya struktur teritorial TNI/AD - dengan berbagai kegiatan bisnis militer, tergambar di skema sebagai berikut (dikutip dari Aditjondro 2002b):
Dalam skema ini, istilah "bisnis militer" sudah tersirat bisnis Polisi (yang punya struktur teritorial yang paralel dengan struktur teritorial TNI/AD), serta bisnis kelompok paramiliter yang ikut didukung oleh fraksi-fraksi tentara. Bisnis militer ini, bukan hanya berbentuk perusahaan-perusahaan di bawah payung yayasan dan koperasi tentara dan polisi, atau mengandung saham yayasan dan koperasi tersebut.
Selanjutnya, dalam skema di atas bisnis militer digambarkan punya tiga kaki. Kaki pertama adalah apa yang dinamakan oleh Indria Samego dkk "bisnis institusional ABRI". Sedangkan kaki kedua adalah apa yang mereka namakan "bisnis non-institusional ABRI", yakni bisnis milik purnawirawan ABRI dan keluarga mereka, yang sudah berkembang menjadi konglomerat-konglomerat (lihat Samego dkk 1998).
Contoh bisnis non-institusional ABRI di Sulawesi Tengah, adalah perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations seluas 51 ribu hektar di Kabupaten Buol Toli-Toli. Salah seorang pemegang saham dan komisarisnya adalah Rony Narpatisuta Hendropiyono (CIC 1997: 224-225), yang kemungkinan besar adalah putra Letjen (Purn.) AM Hendropiyono, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Contoh lain adalah kilang kayu hitam PT Sulawesi Ebony Sentra (SES) di Palu, yang merupakan kongsi antara 21 perusahaan, termasuk PT Rante Mario dan PT Zedsko Indonesia (PDBI 1994: B-270 - B-271). Perusahaan pertama milik Tommy Suharto, putra bungsi Jenderal (Purn.) Suharto, sedangkan yang kedua milik Ilham Mattalatta, putera tertua Jenderal (Purn.) Andi Mattalatta. Anggota kongsi itu yang lain a.l. PT Fendi Indah, yang sepertiga sahamnya milik PT Nusamba yang 90& milik keluarga Suharto. Sedangkan anggota kongsi itu yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah dan Papua Barat, adalah PT Kebun Sari milik Abdul Rasyid, pengusaha asal Sulawesi Selatan, yang punya konsesi kayu eboni di kaki Gunung Nokilalaki, Sulawesi Tengah, serta konsesi kayu damar di Papua Barat, berkongsi dengan satu perusahaan Korea Selatan.
Yang penting untuk dicatat, adalah bahwa wilayah konsesi bersama PT SES itu terentang di kawasan pegunungan di perbatasan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso. Sebagian hutan eboni itu, merupakan wilayah ulayat suku-suku pegunungan (orang Lore) di Kabupaten Poso, warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), yang kehidupan dan tempat tinggalnya kini terobrak-abrik oleh kerusuhan sosial di dataran rendah Poso, yang membujur dari Tentena s/d kota Poso.
Hubungan antara bisnis institusional dan non-institusional, juga sudah cukup terkenal. Sebagian besaryayasan militer yang ikut memperlicin jalan bagi ekspansi bisnis keluarga Suharto (lihat Aditjondro 1998: 32-36, 2002a: 36-38). Salah satu contoh di Sulawesi Selatan adalah kongsi PT Yamabri Dwibhakti Utama milik Yayasan Markas Besar ABRI (Yamabri) bagi PT Makarti Trimitra, perkebunan kelapa sawit berpola PIR-Transmigrasi milik Ari Haryo Wibowo (Ari Sigit) di Kabupaten Luwu (Hamid 1998).
Bisnis keluarga besar Soeharto, memang cukup menonjol di Sulawesi Selatan, berkat relasi-relasi yang dibuat Soeharto ketika menjabat sebagai Panglima Mandala di awal 1960-an. Tommy, pertama kali mendapat konsesi hutan di sana, yang dinamainya PT Rante Mario. Sedangkan pamannya, Probosutedjo, ketika pertama kali mendirikan perusahaan otomotif, di Makassar yang dinamakannya PT Garmak Motor, kependekan dari Garuda Makassar. Dalam perjalanannya, perusahaan itu pernah diambilalih oleh Menperdag (waktu itu), M. Jusuf (Warta Ekonomi, 21 Oktober 1996: 24), tapi kemudian telah diperolehnya kembali. Sedangkan generasi ketiga keluarga Soeharto, juga telah membangun berbagai aliansi bisnis dengan generasi kedua dari kroni-kroni Soeharto, seperti Ari Sigit yang membangun Arha Groupnya dengan Emir Baramuli, putra bekas ketua DPA, A.A. Baramuli. Makanya tidak mengherankan bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari empat propinsi di mana Arha Group mendapat lisensi stiker alkohol yang kontroversial di awal 1995 (Warta Ekonomi, 30 Januari 1995: 12-14).
Para mitra aliansi bisnis keluarga Soeharto di Makassar, memang seringkali mengundang kontroversi, karena kedekatan mereka dengan unsur-unsur kekuasaan, baik sipil maupun militer. Aliansi bisnis antara keluarga Soeharto dengan keluarga Habibie sendiri (lihat Aditjondro 1998), ikut menghambat cita-cita BJ Habibie untuk melegitimasi mandat kepresidenannya, yang hanya diperolehnya berkat kedekatannya dengan Soeharto. Lalu, bekas ketua Puskud Sulsel, Nurdin Halid, yang pernah diajukan ke pengadilan karena tidak dapat mempertanggungjawabkan hilangnya dana Rp 100 milyar milik para petani cengkeh, justru diangkat oleh Tommy Suharto untuk menjadi direktur PT Goro Batara Sakti, yang terlibat dalam kasus 'tukar guling' (ruilslag ) tanah Bulog dengan perusahaan bisnis ritel itu. Belakangan ini, para aktivis pro-demokrasi di Makassar menengarai, bahwa Nurdin Halid berada di balik berbagai demonstrasi yang berbau sektarian di Makassar, untuk membelokkan konflik-konflik vertikal menjadi konflik horisontal (lihat Aditjondro 2001b: 13).
Adapun kaki ketiga, sesuai dengan namanya, yakni "bisnis kelabu", belum banyak diteliti, karena tidak terekam dengan jelas dalam statistik perdagangan, dan karena sebagian (besar?) sifatnya ilegal dan merupakan penyalahgunaan sarana publik. Kadang-kadang, bisnis kelabu ini dijalankan oleh perusahaan yang legal, artinya, punya badan hukum, bahkan berbentuk Perseroan Terbatas. Misalnya,Yapto Soerjosoemarno, SH, bekas ketua Pemuda Pancasila, memiliki sebuah perusahaan lain, PT Mahaphala Cakti, yang menumpang di kantor pengacaranya, Yapto & Associates.
Perusahaan itu memasok kebutuhan senjata bagi tentara dan polisi. Tapi bukan bisnis senjata yang paling banyak menghasilkan uang bagi perusahaan itu. Pemasokan ransum bagi tentara dan polisi yang bertugas di lapangan, serta pemasokan semen untuk pembangunan dan rehabilitasi asrama tentara dan polisi di seluruh Indonesia, yang ratusan jumlahnya, merupakan sumber pemasukan yang lebih besar bagi perusahaan itu. Makanya, setiap keputusan untuk mengirim ribuan tentara ke Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Aceh berpotensi menambah pemasukan perusahaan itu. Juga pembukaan kembali Kodam-Kodam lama, seperti Pattimura dan Iskandar Muda, berpotensi melahirkan order-order kakap untuk membangun dan meng-upgrade asrama prajurit serta kantor Kodam, Korem dan Kodim di Maluku dan Aceh (lihat Aditjondro 2002b).
Sesudah meledaknya kerusuhan di Kepulauan Maluku, muncul berbagai jenis bisnis kelabu ini. Mulai dari penjarahan toko-toko bersama massa perusuh, bisnis pengamanan (calon) penumpang kapal dan pesawat terbang dari dan ke pelabuhan dan bandara di Ambon, perampokan bank di Ambon, pencurian kelapa dan pengolahannya kopra untuk diantar-pulaukan dari Maluku Utara ke Manado, penjualan senjata dan peluru, sampai dengan penjualan jasa sebagai tentara bayaran bagi kelompok-kelompok sipil yang bertikai. Pasukan Yonif Linud 431 Kostrad Divisi I yang berkedudukan di Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kembali dari tugas di Ambon lengkap dengan barang-barang jarahan, yang paling umum berbentuk TV dan radio tape recorder (lihat Aditjondro 2001a: 121; D&R, 24-30 Januari 2000: 16; sumber-sumber lain).
Mirip seperti di Maluku, perdagangan senjata juga mulai merebak di Sulawesi Tengah, setelah meletusnya tiga gelombang kerusuhan di Kabupaten Poso. Akhir Mei 2000, Polda Sulteng menyita sejumlah senapan buatan PT Pindad, Bandung, yang dikirimkan melalui cargo yang ditujukan ke Kanwil Departemen Kehutanan Sulteng, dengan pengirim, Dirjen PKA Dephut di Jakarta. Ketika dikonfrontir oleh para wartawan di Palu, KaKanWil Dephut di sana menyatakan tidak tahu menahu sama sekali tentang kiriman senjata itu. Di samping itu, ada puluhan anggota TNI dan Polri juga melibatkan diri dalam kerusuhan di sana. Di antara tujuh orang yang teridentifikasi kuat terlibat dalam kerusuhan di Poso, yang telah menjalani pemeriksaan, dua orangmerupakan perwira TNI berpangkat Kapten (Sangaji 2001).
Simpul penghubung ketiga bentuk bisnis militer itu adalah struktur teritorial militer sebab struktur inilah basis pengorganisasian bisnis institusional militer, yang pada gilirannya berkaitan dengan bisnis non-institusional dan bisnis kelabu mereka. Di lingkungan Angkatan Darat, misalnya, di tiap Korem ada Primkopad, di tiap Kodam ada Puskopad, dan di tingkat Pusat ada Inkopad (Lowry 1996: 138). Beberapa Kodam dan Polda, punya yayasannya sendiri. Selanjutnya, berbagai yayasan militer dan poliri di tingkat nasional dan daerah, bersama Inkopad, Inkopal, Inkopau dan Inkoppol, menjadi pemegang saham puluhan perusahaan besar.
Sementara itu, para bekas panglima ketiga angkatan serta para bekas Kapolri dan bekas Kapolda, sering diangkat menjadi komisaris dari berbagai perusahaan milik keluarga para kapitalis birokrat dan purnawirawan ABRI, kalau tidak diangkat juga menjadi anggota pengurus berbagai yayasan militer dan polisi itu. Maka semakin solid-lah kaitan antara struktur teritorial militer dengan ketiga kaki bisnis militer itu.
Namun seiring dengan tuntutan penghapusan doktrin dwifungsi ABRI, pandangan di antara para perwira tinggi TNI/AD terhadap seberapa kuat dan merasuknya struktur teritorial TNI di tengah-tengah masyarakat juga mulai mengalami polarisasi. Pandangan bahwa seluruh struktur teritorial itu harus dihapus, seperti yang dianut oleh almarhum Letjen Agus Wirahadikusumah, merupakan pandangan yang paling tidak populer. Namun soal perlu tidaknya Kodam-Kodam yang sudah ditutup dibuka kembali, seperti yang dicetuskan oleh Jenderal Wiranto, cukup jelas polarisasinya. Belakangan ini, cita-cita Wiranto itu semakin tidak populer.
Di antara para perwira aktif dan purnawirawan TNI/AD, yang masih mendukung perluasan struktur teritorial TNI/AD, konon termasuk bekas KSAD Jenderal Tyasno Sudarto dan Letjen (Purn) AM Hendropryono. Konflik internal ini semakin menajam, sehubungan dengan pemilihan calon Panglima TNI yang akan datang, di mana Tyasno tampaknya merupakan calon pilihan Presiden Megawati Sukarnoputri, sementara KSAD Jenderal Endriartono Sutarto konon merupakan pilihan Panglima TNI, Laksamana Widodo AS (Adil, 24 Maret 2002: 16).
Makanya, gelombang kerusuhan akhir November 2001 di Kabupaten Poso, setelah ribuan orang anggota Lasykar Jihad diloloskan masuk ke sana, dan memimpin serangkaian serangan fatal terhadap penganut agama Kristen di sana (Sydney Morning Herald, 3, 7 & 10 Des. 2001; The Australian, 5 & 10 Des. 2001; Australian Financial Review, 7 Des. 2001; Time, 17 Des. 2001; berita-berita email), lebih merupakan refleksi konflik internal di pucuk pimpinan Angkatan Darat. Tidak mengherankan pula, bahwa yang segera melontarkan sinyalemen bahwa al Qaeda dan RMS merupakan dalang kerusuhan di Poso, tidak lain dan tidak bukan adalah Hendropriyono. Jenderal Purnawirawan itu juga yang tiga tahun lalu ikut menuduh RMS sebagai dalang kerusuhan di Ambon (Aditjondro 2001a: 115).
Peranan kelompok-kelompok paramiliter:
Berbeda dengan di era pemerintahan Soeharto, era pasca-Soeharto semakin menyolok ditandai oleh mobilisasi kelompok-kelompok paramiliter. Baik dalam 'meramaikan' konflik-konflik perebutan puncak kekuasaan Negara di Jakarta, maupun dalam 'memelihara' dinamika gejolak-gejolak politik di daerah-daerah di Jawa dan di luar Jawa (lihat Simanjuntak 2000; van Dijk 2001).
Kelompok-kelompok paramiliter itu juga ikut berperan dalam mengeksploitir ketegangan sosio-ekonomis di Kepulauan Maluku dan Sulawesi, menjadi konflik berdarah di antara kelompok-kelompok yang berbeda agama. Dalam kasus Ambon, yang berfungsi sebagai katalisator adalah kelompok-kelompok preman Maluku Kristen dan Islam di Jakarta (lihat Aditjondro 2001a). Sedangkan dalam kasus Poso, yang berfungsi mengekskalasi konflik antar-etnis di Poso menjadi semacam perang terbuka di antara kelompok Islam dan Kristen, adalah kelompok migran NTT di bawah pimpinan Fabianus Tibo, seorang recidivis yang pernah dihukum penjara karena membunuh transmigran Bali (Ecip & Waru 2001: 44).
Anehnya, setelah Tibo - bersama dua orang migran NTT yang lain - dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Palu, awal April tahun lalu - mendadak ketenteraman masyarakat di Kabupaten Poso tergoncang lagi akibat kedatangan ribuan anggota Lasykar Jihad dari Maluku dan tempat-tempat lain. Hal ini kembali mengulangi sejarah kedatangan ribuan anggota Lasykar Jihad dari Jawa, Sumatra dan Sulawesi ke Ambon, mulai bulan Mei 2000, tanpa sedikitpun mengalami hambatan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polri dengan seluruh aparat teritorial mereka yang hadir sampai ke pelosok-pelosok Nusantara.
Kebetulan, berita terbongkarnya "Kamp Mujahidin", 10 Km di luar kota Poso yang konon dipimpin oleh Omar Bandon dan Parlindungan Siregar (Time, 18 Maret 2002: 48), membuat perhatian pers kembali terpancang pada jaringan teroris internasional itu, sedangkan hubungan antara Lasykar Jihad dengan faksi tentara yang tetap ingin memperluas struktur teritorial mereka, luput dari sorotan.
Sementara itu, terpancing oleh kedatangan Lasykar Jihad ke Poso, satu kelompok paramiliter lain, Legiun Christum, mulai menyiapkan diri di kawasan pegunungan Minahasa, Sulawesi Utara, untuk melawan Lasykar Jihad. Malah mereka kabarnya juga menyiapkan diri untuk bersama suku-suku bangsa yang dominan Kristen di Minahasa, Poso, dan Toraja, melawan usaha-usaha mengubah Indonesia menjadi Negara Islam (Sydney Morning Herald, 15 Januari 2002).
Kebetulan pula, manuver-manuver partai-partai Islam di Jakarta, yang bersama gerakan militan Islam mengkampanyekan kembalinya NKRI ke Piagam Jakarta 1945, telah ikut membangkitkan kembali semangat rakyat Minahasa untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini misalnya dapat dilihat dari pencetusan Kongres Minahasa Raya, tanggal 5 Agustus 2000, yang memutuskan bahwa rakyat Minahasa akan keluar dari NKRI, apabila Mukadimah UUD 1945 mengalami amandemen sesuai dengan inti Piagam Jakarta itu.
Seiring dengan hasil kongres itu, sebagian tokoh tua Minahasa telah membentuk Pasukan Brigade Manguni, konon untuk mengantisipasi masuknya Lasykar Jihad ke Minahasa. Malah sudah ada suara-suara yang mendorong pasukan paramiliter Kristen itu untuk masuk ke Ambon, untuk membela masyarakat Kristen yang kewalahan menghadapi gempuran Lasykar Jihad yang didukung oleh tentara itu.
Perkembangan ini, tidak bisa dipandang enteng, karena sarat dengan simbolisme perang di Minahasa. Burung manguni (burung hantu), adalah burung yang dianggap sebagai petunjuk untuk berperang bagi suku-suku di Minahasa, di masa pra-Kristen. Jadi tidaknya menyerang musuh, ditentukan dari interpretasi terhadap arah terbang burung itu.
Menuju Dua Kodam di Sulawesi?
Melihat perkembangan ini, TNI dan Polri (khususnya, Brimob) semakin punya dalih untuk menambah pasukan mereka di Sulawesi Tengah dan Utara. Kalau itu sampai terjadi, maka mengikuti skenario Ambon, peluang untuk menghidupkan kembali Kodam Merdeka, -- yang meliputi Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara, dan propinsi baru, Gorontalo - serta Kodam Hasanuddin - yang meliputi Sulawesi Selatan & Tenggara -- akan semakin terbuka.
Pemekaran Kodam Wirabuana menjadi Kodam Merdeka dan Kodam Hasanuddin, akan mempermantap kuku dan cakar tentara untuk meredam dinamika gerakan pro-demokrasi di kelima propinsi di Sulawesi, sambil memperbanyak titik-titik temu antara bisnis militer dengan bisnis para konglomerat warisan Orde Baru di Sulawesi, yang lebih bisa menikmati proteksi dari militer, apabila harus berhadapan dengan aksi-aksi buruh serta rakyat setempat yang tergusur dari tempat tinggal dan lahan dan perairan adat mereka.