DPR Serukan Perang terhadap Penebangan Liar

Jakarta, Kompas — Komisi I DPR mendukung diadakannya operasi secara menyeluruh dan penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia selama tiga bulan untuk menghentikan penebangan kayu ilegal di Kalimantan. Kedua langkah itu perlu untuk mencegah deforestasi 1,6 juta sampai 2,1 juta hektar per tahun dan mencegah kerugian negara berupa hilangnya 50 juta meter kubik kayu atau setara dengan Rp 30 triliun setiap tahun.Demikian dikatakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Reformasi Djoko Susilo, Kamis (29/1) di Jakarta. Menurut Djoko, operasi nasional secara menyeluruh diperlukan karena sudah terbentuk mafia yang mengorganisir penebangan kayu ilegal. Mafia itu terjalin rapi antara oknum-oknum aparat keamanan, pemerintah daerah (pemda), bea cukai (BC), dan pengusaha-pengusaha Malaysia sehingga sulit diberantas.Bukti keberadaan mafia itu adalah ditemukannya rel kereta api sepanjang 31 km yang menjorok dari Sabah, Malaysia, ke wilayah Kalimantan Tengah dan peralatan berat berupa 15 kapal pengangkut kayu, tiga tugboat, tujuh ponton, dua truk, dan dua crane di Kalimantan Barat. Bukti itu masih ditambah keberadaan ribuan meter kubik kayu log dan puluhan jalan kecil untuk membawa kayu lewat jalan tikus di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, yang dapat dilihat dengan pesawat terbang.Bukti keterlibatan pengusaha Malaysia juga terlihat pada banyaknya pabrik pengolahan kayu di Sabah, Malaysia, padahal hutan di daerah tersebut sudah habis ditebang. Penemuan itu meyakinkan DPR tentang adanya kerja sama antara pencuri kayu, pengusaha Malaysia, aparat keamanan, dan pemda setempat dalam melakukan kejahatan tingkat tinggi.Malaysia dan Singapura danggap memfasilitasi para penadah kayu ilegal karena menganggap kayu yang masuk ke wilayah mereka menjadi legal jika sudah membayar cukai.Menurut Djoko, gubernur juga patut dicurigai punya hubungan dengan mafia tersebut karena menolak Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran dana Reboisasi yang memuat kuota penebangan hutan. “Saya menengarai, sikap keempat gubernur Kalimantan yang menolak kuota penebangan 1,5 juta meter kubik per tahun berkaitan dengan kepentingan cukong-cukong Malaysia,” katanya.
Sudah mengguritaMafia penebangan kayu sudah menggurita dan melibatkan banyak pihak sehingga upaya pemberantasannya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan operasi yang menyeluruh dengan melibatkan TNI, polisi, BC, imigrasi, dan Dephut. Operasi itu harus dilakukan oleh pasukan baru yang didatangkan dari pulau-pulau lain agar lebih efektif dan tidak mengalami bias kepentingan. “Jika perlu, operasi itu harus dilakukan dalam bentuk operasi militer atau perang dan kawasan perbatasan dinyatakan dalam kondisi darurat perang,” kata Djoko.Operasi militer bukan merupakan langkah berlebihan karena aktivitas penebangan kayu ilegal telah menggeser sejauh 1 km-60 km ke dalam. Berdasarkan temuan anggota DPR pada saat kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sabah, penggeseran batas itu dilakukan dengan menghilangkan patok batas negara dan mengubah hutan Indonesia menjadi perkebunan kelapa sawit Malaysia.Secara fisik, batas negara Indonesia-Malaysia ditandai dengan patok batas dan perbedaan penggunaan lahan. Wilayah Indonesia berupa hutan tropis sedangkan wilayah Malaysia berupa perkebunan kelapa sawit. Namun, rusaknya hutan Indonesia karena penebangan liar dimanfaatkan pengusaha Malaysia untuk menanam kelapa sawit, wilayah Indonesia dirampas dan batas wilayahnya dimundurkan.Operasi itu juga dilakukan untuk menutup perbatasan Indonesia-Malaysia agar para pelaku penebangan kayu ilegal tidak dapat membawa kayu ke luar negeri.Penutupan perbatasan harus dilakukan minimal tiga bulan agar kelangsungan pasokan kayu untuk sawmill Malaysia terhenti dan tidak mampu berproduksi lagi. Dengan demikian, para pembeli luar negeri akan membeli dari sawmill Indonesia. Upaya pembangkrutan sawmill Malaysia menjadi penting untuk menghilangkan permintaan agar penebangan kayu ilegal tidak kembali terjadi ketika operasi nasional selesai dan perbatasan kembali dibuka. (K09)
Last Updated:06 September, 2004