Belum Semua Jenis Kursus Punya Standar Pelayanan

Jakarta, Kompas - Sampai September 2001, baru terdapat 21 jenis kursus yang memiliki standardisasi pelayanan. Padahal, sampai saat ini terdapat sekitar 130 jenis kursus. Oleh karena itu, asosiasi lembaga kursus sejenis didorong untuk segera membuat standar pelayanan kursus.
Hal ini diungkapkan Direktur Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Ekodjatmiko Sukarso di Jakarta, Rabu (8/1). "Standardisasi kursus ini penting untuk memperkuat basis pelayanan yang disediakan lembaga kursus. Selain itu, juga akan sangat membantu masyarakat untuk memilih kursus-kursus bermutu," ujarnya.
Secara umum, menurut Ekodjatmiko, tujuan standardisasi kursus, antara lain, untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mutu kursus yang bisa diterima oleh dunia usaha atau industri. Karena itu, dalam pembuatan standardisasi kursus, juga harus melibatkan dunia industri dan usaha untuk mengetahui kompetensi seperti apa yang dibutuhkan.
"Kalau dunia industri sudah menyampaikan apa yang dimauinya, maka lembaga kursus tinggal menyesuaikan standar kursusnya. Itu kalau memang mereka ingin memberikan kompetensi pada warga belajar dan mengharapkan lulusannya bisa langsung memasuki dunia kerja dan industri," ujarnya.
Selain itu, menurut Ekodjatmiko, dengan adanya standardisasi lembaga kursus ini akan mempermudah masyarakat untuk menentukan pilihan tempat kursus yang bermutu. Sebab, dalam pemberian standardisasi, minimal akan melihat kualitas kompetensi tenaga pendidik atau instruktur, kurikulum yang digunakan, ruang belajar, fasilitas pendidikan yang disediakan, serta proses belajar yang lebih mementingkan penguasaan kompetensi.
Jumlah kursus yang ada di Indonesia saat ini mencapai 22.510 lembaga kursus. Data hingga September 2001 itu diperoleh dari lembaga kursus yang mendaftarkan diri ke Direktorat Pendidikan Masyarakat Depdiknas. Dari jumlah itu, jenis pendidikan keterampilan yang diselenggarakan tidak kurang dari 130 jenis.
"Tidak heran kalau masyarakat sering kali menghadapi kesulitan untuk memilih lembaga-lembaga kursus yang berkualitas dan sesuai dengan program yang diinginkan," ujarnya.
Menurut Ekodjatmiko, sebenarnya melalui mekanisme ujian nasional diharapkan bisa menjadi pegangan untuk mengetahui kompetensi yang dihasilkan lembaga kursus. Namun, perkembangan globalisasi sekarang menuntut kompetensi bukan sekadar nasional, tetapi kompetensi yang diakui secara internasional.
"Oleh karena itu, akan lebih baik jika asosiasi lembaga kursus sejenis dalam membuat standardisasi juga memperhatikan perkembangan kebutuhan kompetensi pasar internasional," ujarnya. (MAM)