IRIAN DAN MSA

Yamin – sekembalinya di Indonesia antara lain bilang bahwa pendirian Indonesia dan Belanda mengenai Irian jelas, soalnya tinggal mencari jalan keluar.

Sementara itu ditegaskan pula, tak adanya campuran pihak ketiga dalam soal tersebut.

Pernyataan Yamin ini –setelah Yamin berikan laporannya kepada Kabinet- kembali lagi diulangi oleh Mentri Penerangan.

Padahal dalam pada itu Antara peroleh kabar dari wartawannya di London bahwa kalangan White hall (Kementrian Luar Negeri Inggris) mengharapkan supaya jalan buntu dalam soal Irian sekarang ini dihentikan dulu dengan tiada keputusan karena peninjau-peninjau diplomatik Inggris merasa dengan akan diadakannya Pemilihan Umum di Nederland dalam tahun ini juga dan dengan tidak kuatnya Kabinet Indonesia sekarang, maka kedua belah pihak dalam rundingan mengenai Irian itu kurang kuatnya untuk memberikan konsesi yang diperlukan guna mencapai penyelesaian itu.

Lagi pula pada tanggal 6 Februari lalu Casey (Mentri Luar Negeri Australia) di Canbera mengulangi pula dalam keterangannya, bahwa pendirian Pemerintah Australia mengenai Irian adalah tetap, sebagaimana telah dijelaskan pada Parlemen Australia pada tanggal 3 Juni 1950 yaitu bahwa Australia mengkui kedaulatan Belanda atas Irian Barat dan setuju dengan Belanda bahwa keaulatannya atas Irian harus diteruskan.

Dalam keterangannya pada 6 Februari yang baru lalu itu diungkap jelas kirannya untuk menunjukkan bahwa rundingan di Den haag mengenai Irian pada hakikatnya telah gagal lagi. Pun adalah jelas pula, sekalipun Yamin-Mononutu menentangnya, bahwa campuran pihak ketiga melalui saluran-saluran diplomatik memang menekan suasana perundingan supaya soal Irian Barat itu disampingkan dulu.

Malahan jika keterangan pihak luar itu lebih jauh kita selidiki, maka semakin jelas pula lah nampak pada kita, bahwa penyelesaian soal Irian itu bukan tergantung pada Indonesia dan Belanda melainkan pada kepercayaan pihak luar itu (Inggris-Australia-Amerika), pada sikap tertentu pada haluan politik Indonesia.

Artinya selam Indonesia tidak jelas memilih atau terikat pada bloknya, selama itu pula janganlah diharapkan penyelesaian soal Irian itu. Dan saran menunda soal Irian itu tak lain daripada menunggu ketentuan dalam sikap Indonesia. Kalau Indonesia bersedia massuk Pakta Pasifik, boleh dibilang otomatis Irian akan diserahkan pada Indonesia.

Sebaliknya jika tidak masik Pakta Pasifik janganlah Indonesia mengharap Irian akan diserahkan padanya.

Dalam hubungan uraian diatas ini pula lah kita lebih mudah dapat memahami –jika betul apa yang Sin-Po siarkan- penerimaan Subardjo Mentri Luar Negeri atas bantuan MSA dari Amerika itu, yang mana katanya lebih dulu telah dapat persetujuan dari Sukiman sendiri.

Mengenai hal ini jangfanlah dikira bahwa Sukiman-Subardjo saja yang cenderung pada Amerika, kirannya bukan sedikit diantara orang-orang Partai Pemerintah sebagai PIR, parindra, Katolik dan sebagainya yang sesuai pahamnya dengan Subardjo–Sukiman mengenai sikap cenderung ke pihak Amerika itu. Dan bahwasanya sikap ini masih dalam status tersembunyi –menurut hemat kami sendiri- adalahkarena PNI sebagai Partai Pemerintah yang besar artinya masih merupakan rintangan dalam hal ini, berhubung dengan sikapnya anti Frisco itu.

Jadi sekarang tanggung jawab sungguh berat memang terletak pada pundak PNI khususnya beserta aliran-aliran lainnya yang anti frisco, dalam arti juga anti memihak Amerika, untuk bersatu merupakan suatu front menghadapi aliran-aliran pro Amerika di kalangan kita.

Jika kesatuan front itu dapat tercapai dan rakyat, pasti claim nasional atas irian masih dapat terlaksana, sedang penolakan MSA –jika betul telah diterima- masih belum terlambat pula

Dan sebagai penutup kami hendak bertanya, apakah jika MSA itu telah diterima Suibardjo-Sukiman kerjasama dengan PNI masih dapat diteruskan?!

Bukankah telah waktunya membubarkan kabinet sekarang juga sebagai tanda bahwa kita masih menghormati politik bebas kita!?