PROGRAM PEMBANGUNAN (history of Indonesia)

Dalam Renungan kemaren telah ditegaskan bahwa sebab memuncaknya ketegangan yang tak tertahan serta berbahaya itu maka seharusnyalah kabinet Sukiman – Suwiryo dibubarkan. Dengan pernyataan kedua saja sudah barang tentu soalnya belumlah selesai akan tetapi jika kabinet Sukiman–Suwiryo dibubarkan seharusnyalah dibentuk suatu kabinet yang mempunyai kesanggupan untuk mengatasi ketegangan yang sangat berbahaya sekarang ini .

Berhubung dengan ini dengan sendirinya akan timbul pertanyaan apakah bias dibentuk kabinet seperti yang dimaksud diatas ini kami jawab tentu saja bias.

Syarat terpenting untuk pembentukan kabinet semacam ini ialah pertama kabinet itu seharusnyalah merupakan cermin daripada aliran-aliran di parlemen.

Kedua suatu program pembanggunan yang tegas serta dapat dilaksanakan dalam jangka pendek program manaharuslah mengutamakan usaha yang dijuruskan untuk pembubaran KMB dengan tindakan-tindakan yang nyata sehingga rencana pembangunan dapat berjalan lebih lancar.

Perhatikan kami bukan anjurkan pembubaran KMB sekaligus sekali-kali tidak akan, tetapi sekali lagi tindak aksi-aksi nyata kearah pembubaran KMB haruslah dilakukan sesuai dengan proses jadi Pemerintah dalam tindakannya janganlah ketinggalan dari proses yang kini sedang berjalan menuju bubarnya kabinet KMB itu.

Suatu program pembangunan yang berpokok pada tindakan yang nyata kearah bubarnya KMB pastilah kiranya dapat menarik perhatian segala pihak sekalipun pihak komunis.

Apalagi dengan demikian jurang antara golongan komunis Indonesia akhirnya yang oleh sesuatu pihak dituduh “anjing dari Soviet” dengan golongan kanan yang oleh pihak lain dicap “kaki tangan Amerika” lama-lama akan dapat bertaut kembali sehingga akhirnya akan lebih mudahlah untuk mengerahkan tenaga yang ada pada kita dalam saluran-saluran yang kesemuanya menuju pada pembangunan nusa dan bangsa kita.

Jadi jalan sebagai tersebut yang dapat dilakukan asal ada secukupnya “good will” (saling pengertian) serta kemauan bulat pasti masih dapat dilakukan dan sekali-kali belum lagi terlambat untuk mengatasi ketegangan keadaan dewasa ini.

Tinggal soalnya sekarang apakah Sukarno-Hatta sebagai Bapak Negara dan pihaknya masing-masing juga dengan jujur insaf akan duduknya perkara dari apakah mereka bersedia pula mengambil pelaksanaannya lah yang ditunjuk sebagai tersebut diatas.

Pendeknya sekalipun Sukarno-Hatta seribu kali berunding di Istana Merdeka dengan para menteri dan Panglima Angkatan Perang maka rundingan semacam ini tetap akan tinggal begitu saja jika keinsafan secara jujur akan duduknya perkara tidak ada dan keinsafaan itu tidak ditunaikan dalam tindakan yang nyata pula.