Kasus-kasus Lingkungan Macet

Palembang, Kompas - Selama tahun 2006-2007, Walhi Sumsel mencatat terjadi 23 kasus lingkungan di Sumsel, seperti pencemaran, kebakaran hutan,

penebangan liar, dan sebagainya yang tidak diselesaikan secara hukum.

Bahkan, hukum hanya menyentuh masyarakat kecil, sedangkan perusahaan besar

justru bebas.

Deputi Direktur Wahana lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel Rustandi

Adriansyah, Selasa (5/6), mengungkapkan, kasus-kasus lingkungan tersebut

ternyata dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki standar

kelayakan lingkungan.

"Kasus polusi dan pencemaran di Sumsel dilakukan oleh perusahaan yang sama

dengan pola yang sama. Selama satu tahun terakhir, polusi dan pencemaran

dilakukan oleh sekurangnya 17 perusahaan," ujar Rustandi.

Dia juga mengatakan, kerusakan lingkungan mengancam Daerah Aliran Sungai

(DAS) Musi, termasuk delapan anak Sungai Musi, seperti Sungai Komering,

Ogan, Lematang, Kelingi, Lakitan, Semangus, Rawas, dan Batanghari Leko.

Pihak yang paling merugi akibat kerusakan lingkungan adalah warga yang

tinggal di DAS Musi dan DAS anak Sungai Musi.

Anggota Forum Walhi, Dhabi K Gumayra, menyoroti adanya keinginan

pemerintah daerah mengejar keuntungan, tapi mengabaikan kondisi

lingkungan. Contohnya adalah rancangan perda pengganti Perda Kota

Palembang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian

Pemanfaatan Rawa.

Dalam rancangan perda pengganti disebutkan, reklamasi rawa dapat dilakukan

pada areal rawa seluas kurang dari 10.000 meter persegi yang sebelumnya

hanya pada areal kurang dari 1.000 meter persegi. Jadi, raperda baru

mengizinkan reklamasi pada areal yang lebih luas. (WAD)

==========================

Walhi Sumsel

Jl. Puncak Sekuning No. A4

Palembang, 30136

T/F +62 711 353516

email : [EMAIL PROTECTED]